ANGGARAN DASAR INDUK  KUD

MUKADDIMAH

Bahwa kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yaitumasyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa para Bapak Pendiri Bangsa kita telah meletakkan dasar pembangunan ekonomi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) dengan penjelasan : ” Didalam pasal tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bangun perusahaan yang sesuai untuk itu ialah Koperasi.”

Bahwa Bung Hatta, Bapak Koperasi, sebagai Konseptor Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, setelah memperhatikan dengan seksama dan melihat kenyataan penderitaan rakyat Indonesia sebagai akibat Kemiskinan Stuktural yang disebabkan oleh sistem ekonomi Kolonial Belanda, menyatakan bahwa ”Hanya dengan berkoperasi kita dapat menarik rakyat Indonesia dari lumpur kemiskinan.”

Bahwa setelah mengikuti dengan seksama jalannya pembangunan ekonomi pada masa lalu, dan pembangunan Koperasi pada umumnya serta pembangunan Koperasi Unit Desa pada khususnya, menunjukkan bahwa pembangunan tersebut belum sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dan KUD yang adalah merupakan bangun perusahaan yang sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pelaku ekonomi pinggiran atau dipinggirkan. Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam era reformasi ini INDUK KUD dengan seluruh jajarannya bertekad bulat untuk tampil sebagai pelaksana pembangunan perekonomian nasional dengan memainkan peranan yang sesungguhnya yang berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Agribisnis dan Agro Industri serta membuka pasar atau produk pertanian baik di dalam dan di luar negeri dengan mengkaitkannya secara lengkap melalui kerjasama yang solid dan sinergik dengan kegiatan ekonomi warga koperasi perkotaan sebagai konsumen (KSU, KOPPAS, dll).

Bahwa berdasarkan jaringan organisasi dan asset meterial dan non-material yang telah dimiliki INDUK KUD serta berbagai peluang usaha yang tersedia di era reformasi, INDUK KUD beserta jajarannya bertekad untuk selalu tampil dan berada di dalam ”MAIN STREAM ECONOMIC ACTIVITIES” serta dapat menjadi salah satu pelaku utama perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, INDUK KUD akan selalu berupaya memberdayakan anggotanya sebagai daya dukung utama bagi usaha-usaha bersekala besar yang akan dibangun dan dikembangkan baik yang berada di hulu maupun di hilir.

Bahwa berdasarkan paradigma tersebut di atas, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INDUK KUD yang memuat ketentuan-ketentuan tentang jenis usaha yang berorientasi jauh ke depan serta menetapkan perangkat Organisasi Kelembagaan yang lengkap dan memadai sehingga mampu menjawab tantangan dunia usaha yang semakin kompetitif. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan kemampuan INDUK KUD menangkap peluang-peluang usaha yang muncul sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah di era reformasi ini yang diantaranya menyangkut kebijakan redistribusi asset nasional dan kebijakan-kebijakan lain di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Distribusi, Industri Kebutuhan Pokok, Sarana Produksi Pertanian, Permodalan, serta Perdagangan Ekspor dan Impor.

ANGGARAN DASAR

 BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1)   Koperasi ini bernama Induk Koperasi Unit Desa, disingkat ”INDUK KUD”, merupakan Koperasi Sekunder Tingkat Nasional dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut INDUK KUD;

(2)   INDUK KUD berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia;

(3)   INDUK KUD dapat membuka perwakilan di Luar Negeri, berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN PRISIP

Pasal 2

INDUK KUD berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

(1)   INDUK KUD melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi,

yaitu :

  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  5. Kemandirian;
  6. Pendidikan perkoperasian bagi anggota;
  7. Kerjasama antar koperasi;

(2)   INDUK KUD sebagai badan usah dalam melaksanakan usaha berdasarkan prinsip-prinsip: kebersamaan, effisiensi, profesionalisme dan saling menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Maksud dan tujuan dari INDUK KUD adalah memajukan kelembagaan dan kegiatan usaha anggota dan jajarannya.

Pasal 5

(1)   Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka INDUK KUD menyelenggarakan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota antara lain:

  1. Simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Pengadaan dan penyaluran barang-barang kebutuhan anggota;
  3. Kegiatan usaha dalam bidang agro bisnis dan industri (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan);
  4. Kegiatan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota;
  5. Kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anggota.

(2)   Dalam hal kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, INDUK KUD dapat membuka peluang usaha dengan non anggota.

(3)   Dalam melaksanakan kegiatan usaha INDUK KUD dapat membentuk unit-unit usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

(4)   Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) Pasal ini, INDUK KUD dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Yang dapat diterima menjadi anggota INDUK KUD, adalah Pusat-pusat KUD, Pusat KSU DKI Jakarta dan Pusat Koperasi Pasar DKI Jakarta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan yang berlaku dalam INDUK KUD.
  2. Telah melunasi Simpanan Pokok sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga INDUK KUD.

Pasal 7

(1)   Keanggotaan INDUK KUD sah jika simpanan pokok telah dilunasi dan menandatangani buku daftar anggota INDUK KUD.

(2)   Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada Badan Hukum-badan hukum lain manapun dengan cara apapun.

Pasal 8

(1)   Keanggotaan berakhir apabila:

  1. Koperasi yang bersangkutan bubar atau dibubarkan oleh pemerintah;
  2. Berhenti atas kehendak sendiri;
  3. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku dalam INDUK KUD.

(2)   Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat membela diri dalam Rapat Anggota

(3)   Berahirnya keanggotaan INDUK KUD sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota INDUK KUD.

(4)   Anggota yang berhenti akan menerima kembali simpanan-simpanan yang telah dibayar dan hak-hak lainnya setelah dikurangi kewajiban yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus INDUK KUD dan membayar penggantian keuangan yang ditimbulkan olehnya.

Pasal 9

Setiap anggota berkewajiban:

  1. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pada INDUK KUD sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
  2. Menggunakan jasa usaha INDUK KUD untuk memenuhi kebutuhannya;
  3. Berperan serta mengembangkan usaha INDUK KUD (berpartisipasi aktif).
  4. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dalam INDUK KUD;
  5. Memelihara nama baik, persatuan dan kesatuan serta keutuhan INDUK KUD;
  6. Menanggung kerugian usaha INDUK KUD secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Pasal 10

Setiap anggota berhak:

  1. Mendapatkan pelayanan yang sama dalam memanfaatkan jasa usaha dan menikmati hasil usaha INDUK KUD sesuai dengan partisipasi dan jasa pada INDUK KUD;
  2. Menghadiri setiap Rapat Anggota INDUK KUD;
  3. Mempergunakan  Hak bicara dan hak suara;
  4. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas INDUK KUD;
  5. Mengetahui keadaan organisasi dan usaha INDUK KUD;
  6. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk memperbaiki INDUK KUD.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

(1)   Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam INDUK KUD.

(2)   Rapat Anggota berwenang menetapkan:

  1. Anggaran Dasar;
  2. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha INDUK KUD;
  3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas;
  4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja INDUK KUD, serta pengesahan laporan keuangan;
  5. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
  6. Pembagian Sisa Hasil Usaha;
  7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran INDUK KUD.

(3)   Rapat Anggota INDUK KUD terdiri dari:

  1. Rapat Anggota Tahunan
  2. Rapat Anggota Program
  3. Rapat Anggota Khusus
  4. Rapat Anggota Luar Biasa

(4)   Rincian tentang syarat-syarat dan tata tertib setiap jenis Rapat Anggota seperti tersebut dalam ayat (3) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) INDUK KUD.

(5)   Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam Rapat Anggota yaitu satu anggota satu suara.

(6)   Tempat, tanggal acara Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota  sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 12

(1)   Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota INDUK KUD.

(2)   Apabila Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat (1) dalam pasal ini maka Rapat Anggota dapat berlangsung dan keputusannya sah serta mengikat anggota.

(3)   Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(4)   Dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

(5)   Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.

Pasal 13

(1)    Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 daripada jumlah anggota INDUK KUD dan keputusannya harus disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

(2)    Perubahan INDUK KUD dilakukan dalam Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 daripada jumlah anggota INDUK KUD, dan keputusannya harus disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 14

(1)   Rapat Anggota dipimpin oleh pengurus INDUK KUD yang terdiri dari Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang;

(2)   Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Sidang.

(3)   Keputusan Rapat Anggota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Sidang.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 15

(1)   Pengurus INDUK KUD terdiri dari unsur:

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara

(2)   Pengurus INDUK KUD dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

(3)   Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah yang memenuhi syarat-syarat antara lain:

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
  3. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang perkoperasian dan dunia usaha.
  4. Tidak pernah melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan Negara Republik Indonesia dan atau Gerakan Koperasi serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ekonomi.
  5. Mempunyai pengalaman minimal 2 (dua) tahun menjadi pengurus di Koperasi Anggota.
  6. Syarat-syarat lain yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

(1)   Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

(2)   Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa:

  1. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan INDUK KUD.
  2. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi, Peraturan-peraturan pelaksanaannya, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus INDUK KUD.
  3. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.
  4. Pengurus tidak royal lagi kepada INDUK KUD dan anggota.
  5. Ternyata dikemudian hari terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tersebut dalam pasal 15 ayat (3).

(3)   Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya dengan cara mengangkat dari kalangan anggota INDUK KUD.

(4)   Pengangkatan pengganti Anggota Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan dimintakan pengesahan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 17

(1)   Pengurus INDUK KUD berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(2)   Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.

Pasal 18

(1)   Tugas, Wewenang, Hak Kewajiban dan Tanggung jawab Pengurus:

  1. Memimpin organisasi dan usaha INDUK KUD, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama INDUK KUD serta mewakili INDUK KUD di hadapan dan di luar pengadilan.
  2. Menyelenggarakan Rapat Pengurus dan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya.
  3. Menyelenggarakan administrasi organisasi, yaitu antaralain:
    1. Buku Daftar Anggota untuk mencatat masuk dan keluar anggota pada waktunya;
    2. Buku Daftar Pengurus untuk mencatat saat mulai dan berhentinya jabatan pengurus;
    3. Buku Daftar Pengawas untuk mencatat saat mulai dan berhentinya jabatan pengawas;
    4. Kartu Tanda Anggota.
    5. Menyusun, mengajukan dan melaksanakan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja INDUK KUD.
    6. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris.
    7. Mengadakan dan melaksanakan upaya-upaya lain untuk mengembangkan usaha INDUK KUD sesuai keputusan Rapat Anggota sepanjang  tidak merugikan INDUK KUD dan anggota.
    8. Memberikan penjelasan-penjelasan kepada anggota supaya ketentuan-ketentuan dala Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan Rapat Pengurus diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
    9. Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.

(2)   Pengurus INDUK KUD mempunyai wewenang:

  1. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.
  2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi, Karyawan dan atau Pimpinan dari unit usaha INDUK KUD.
  3. Membuka cabang atau perwakilan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Anggaran Dasar ini.
  4. Pengurus dapat meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik sesuai kemampuan dan tingkat perkembangannya.

(3)   Pengurus INDUK KUD mempunyai hak:

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengurus menerima imbalan jasa sesuai Keputusan Rapat Anggota.

(4)   Pengurus INDUK KUD berkewajiban untuk:

  1. Melaksanakan Rapat Anggota untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
  2. Membantu pengawas dalam pelaksanaan pengawasan antara lain memberikan keterangan dan segala sesuatu tentang asset INDUK KUD.
  3. Menanggung terhadap kerugian yang diderita oleh INDUK KUD sebagai akibat karena kesengajaan dan kelalaiannya;
    1. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kesengajaan dan kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan.
    2. Jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita INDUK KUD.
    3. Pengurus sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga INDUK KUD
    4. Untuk melaksanakan Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab seperti tersebut pada pasal 18 ayat (1) s/d (3), Pengurus wajib menyusun ketentuan mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Anggota Pengurus.

(5)   Pengurus mempunyai Tanggung jawab:

  1. Setelah tahun buku INDUK KUD ditutup, pengurus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota yang isinya sekurang-kurangnya:
    1. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan Sisa Hasil Usaha serta arus kas dari tahun yang bersangkutan berikut penjelasannya.
    2. Keadaan dan usaha INDUK KUD serta hasil usaha yang dicapai.
    3. Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud huruf a ayat (5) pasal ini ditandatangani oleh semua pengurus.
    4. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.
    5. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, merupakan penerimaan pertanggung jawaban pengurus oleh Rapat Anggota. Dengan persetujuan ini membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 19

(1)   Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota

(2)   Yang dapat dipilih menjadi pengawas INDUK KUD adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Anggota INDUK KUD.
  3. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
  4. Mengetahui pengetahuan yang luas tentang perkoperasian.
  5. Mempunyai pengetahuan dibidang keuangan dan audit.
  6. Tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Negara Republik Indonesia dan atau Gerakan Koperasi serta tidak pernah melakukan tindak pidana ekonomi.
  7. Mempunyai pengalaman minimal 2 (dua) tahun manjadi pengurus di Koperasi Anggota.
  8. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga INDUK KUD.

(4)   Pengawas terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(5)   Masa jabatan pengawas adalah 5 (lima) tahun, dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Pasal 20

Tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengawas:

(1)   Pengawas INDUK KUD mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan INDUK KUD.

(2)   Pengawas INDUK KUD mempunyai wewenang:

  1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada INDUK KUD.
  2. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
  3. Memberikan koreksi, saran, teguran,dan peringatan kepada pengurus.
  4. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit yang biayanya ditanggung oleh INDUK KUD.
  5. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya INDUK KUD.

(3)   Pengawas INDUK KUD mempunyai hak:

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai Keputusan Rapat Anggota.

(4)   Pengawas INDUK KUD mempunyai kewajiban:

  1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
  2. Setelah melakukan pemeriksaan wajib melaporkan pemeriksaan atau hasil temuannya kepada pengurus.
  3. Membuat laporan tertulis hasil pengawasannya pada Rapat Anggota.

(5)   Pengawas mempunyai tanggung jawab:

Setelah Tahun Buku INDUK KUD ditutup pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawas terhadap Rapat Anggota.

BAB VIII

PENASEHAT

Pasal 21

(1)   Pengurus dapat mengangkat penasehat demi kepentingan INDUK KUD.

(2)   Penasehat memberi nasehat pada pengurus untuk kemajuan INDUK KUD baik diminta atau tidak diminta.

(3)   Pengangkatan penasehat, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaporkan kepada Rapat Anggota.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga INDUK KUD.

BAB IX

STAF AHLI

 Pasal 22

(1)   Pengurus mengangkat Staf Ahli untuk membantu pengurus dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas kepengurusannya.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli diatur dalam Anggaran Rumah Tangga INDUK KUD.

BAB X

DIREKSI DAN KARYAWAN

 Pasal 23

(1)   Rencana pengangkatan direksi diajukan pada Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan.

(2)   Direksi diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pengurus.

(3)   Susunan, persyaratan, tugas, wewenang hak dan kewajiban direksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(4)   Pengangkatan direksi serta hubungan kerja antara pengurus dan direksi dituangkan dalam Kontrak Kerja yang ditandatangani pengurus dan direksi yang bersangkutan.

(5)   Khusus untuk Unit Simpan Pinjam sebagai unit otonom INDUK KUD, Direktur Unit Simpan Pinjam bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Syarat-syarat pengelola disesuaikan dengan Peraturan Khusus INDUK KUD dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 Pasal 24

(1)   Karyawan INDUK KUD diangkat dan atau diberhentikan oleh pengurus INDUK KUD atas usul direksi, sedangkan alih tugas ditetapkan oleh direksi serta bertanggung jawab kepada direksi.

(2)   Syarat-syarat untuk diangkat menjadi karyawan INDUK KUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan INDUK KUD.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN

Pasal 25

(1)   Tahun Buku INDUK KUD adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2)   INDUK KUD wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

BAB XII

MODAL

Pasal 26

(1)   INDUK KUD mempunyai modal yang diperoleh dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan.

(2)   Modal sendiri bersumber dari:

  1. Simpanan pokok
  2. Simpanan wajib
  3. Dana cadangan
  4. Hibah

(3)   Modal pinjaman dapat berasal dari:

  1. Anggota
  2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
  3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
  4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
  5. Sumber lain yang sah

(4)   Modal INDUK KUD yang berasal dari hibah atau donasi dari pihak ketiga merupakan bagian dari simpanan khusus anggota yang tidak dapat dibagikan dalam jangka waktu 15 tahun dan digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha.

(5)   Selain modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini INDUK KUD dapat memupuk modal penyertaan yang berasal dari:

  1. Pemerintah
  2. Anggota INDUK KUD
  3. Masyarakat
  4. Badan Usaha Milik Negara dan Swasta
  5. Badan-badan lainnya

(6)   Sebagian modal yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditempatkan sebagai modal yang disetor pada Unit Simpan Pinjam INDUK KUD, yang besarnya ditatapkan sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 27

(1)   Setiap anggota wajib membayar simpanan pokok sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

(2)   Simpanan pokok dapat dibayar sekaligus atau secara angsuran yang besarnya ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

(3)   Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib pada INDUK KUD yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

(4)   Setiap anggota dapat menyimpan dalam bentuk simpanan sukarala atau simpanan lainnya yang ketentuannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

(5)   Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. 

Pasal 28

(1)   Dalam hal anggota berhenti karena bubar atau INDUK KUD bubar atau dibubarkan oleh Pemerintah, simpanan pokok, simpanan wajib dan hak-hak lainnya setelah dikurangi dengan bagian tanggungannya yang ditetapkan, dikembalikan kepada anggota yang berhak selambat-lambatnya satu bulan semanjak INDUK KUD bubar atau dibubarkan.

(2)   Dalam hal anggota berhenti karena kehandak sendiri atau diberhentikan oleh pengurus, simpanan pokok dan simpanan wajib serta hak lainnya setelah dikurangi dengan bagian tanggungannya yang ditetapkan dikembalikan kepada anggota selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan semenjak diberhentikan.

BAB XIII

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 29

(1)   INDUK KUD didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Anggaran Dasar ini.

BAB XIV

SISA HASIL USAHA

Pasal 30

(1)   Sisa Hasil Usaha INDUK KUD merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

(2)   Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan INDUK KUD, serta digunakan untuk keperluan lain dari INDUK KUD, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3)   Besarnya pemupukan modal dan cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

(4)   Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, prosentasinya diatur oleh Rapat Anggota sebagai berikut:

  1. Untuk dana cadangan
  2. Untuk dana anggota
  3. Untuk dana pengurus dan pengawas
  4. Untuk dana direksi dan karyawan
  5. Untuk dana pendidikan
  6. Untuk dana sosial

 Pasal 31

Dana cadangan untuk keperluan perluasan usaha anggota dan jajarannya diputuskan dalam Rapat Anggota.

BAB XV

TABUNGAN ANGGOTA

Pasal 32

(1)   Seluruh INDUK KUD wajib menanggung kerugian INDUK KUD yang timbul pada saat pembubaran dengan ketentuan pembebanannya terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah dibayarkan.

(2)   Tanggungan anggota yang timbul akibat kerugian pada penutupan tahun buku dibebankan kepada dana cadangan, apabila dan cadangan tidak mencukupi, maka dibebankan terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib.

(3)   Anggota yang telah keluar sebelum INDUK KUD dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi dimana anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota INDUK KUD dan keluarnya sebagai anggota belum lewat jangka 6 (enam) bulan.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 33

(1)   Pembubaran INDUK KUD dapat dilaksanakan berdasarkan;

  1. Keputusan Rapat Anggota Khusus
  2. Keputusan Pemerintah

(2)   Pembubaran INDUK KUD oleh Rapat Anggota Khusus didasarkan pada:

  1. Atas permintaan sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota INDUK KUD.
  2. Tidak ada kegiatan usaha lagi.

Pasal 34

(1)   Dalam hal INDUK KUD hendak dibubarkan maka Rapat Anggota mengangkat penyelesai yang terdiri  dari unsur anggota, pengurus, pengawas dan pihak lain yang dianggap perlu yang diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran.

(2)   Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban:

  1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama INDUK KUD dalam penyelesaian.
  2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
  3. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
  4. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip INDUK KUD.
  5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang dilakukan dari pembayaran yang dilakukan dari pembayaran hutang lainnya.
  6. Menggunakan sisa kekayaan untuk menyelesaikan sisa kewajiban INDUK KUD.
  7. Membagikan sisa hasil penyelesaian  pada anggota.
  8. Membuat berita acara penyelesaian.

(3)   Penyelesai membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.

(4)   Pengurus  menyampaikan keputusan pembubaran INDUK KUD kepada Rapat Anggota serta kepada pejabat sesuai ketentuan yang belaku.

(5)   Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya.

(6)   Penyelesai memberitahukan keputusan pembubaran INDUK KUD kepada semua kreditur maupun pemerintah.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 35

(1)   Apabila anggota, pengurus dan pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan yang lainnya yang berlaku di INDUK KUD dapat diberikan sanksi oleh Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas berupa:

  1. Peringatan
  2. Pemberhentian sementara
  3. Diajukan ke pengadilan

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga INDUK KUD.

(3)   Apabila direksi dan staf  ahli melanggar ketentuan kontrak kerja yang berlaku, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja tersebut.

(4)   Apabila karyawan melanggar ketentuan peraturan perusahaan dan peraturan lainnya yang berlaku di INDUK KUD dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan perusahaan.

(5)   Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN

Pasal 36

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat Peraturan Pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar INDUK KUD dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 37

Akta Perubahan Anggaran Dasar INDUK KUD dibuat, disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota Khusus ( RAK) INDUK KUD tanggal 10 Juli 1998 dan ditandatangani oleh kami Pengurus, Pengawas INDUK KUD dan H. Nur Salim Ketua Umum Pusat KSU DKI Jakarta) selaku Wakil Anggota yang diberi mandat penuh oleh Rapat Anggota Khusus (RAK) INDUK KUD tanggal 27 Desember 1998.