Inkud dan Upaya Membangunkan “Raksasa yang Tidur”

Inkud dan Upaya Membangunkan “Raksasa yang Tidur”

Jakarta, Induk KUD – Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan usaha bersama yang berasal dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena itu, koperasi merupakan jenis usaha yang paling sesuai dengan jiwa dan semangat rakyat Indonesia, yang menekankan spirit kebersamaan dan kegotongroyongan.

Koperasi diyakini bisa membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Atas dasar itu, Bapak Pendiri Koperasi, Muhammad Hatta menegaskan bahwa “bangsa ini baru bisa mengangkat rakyatnya dari kemiskinan hanya melalui koperasi”.

Pada era Orde Baru, koperasi mendapat berbagai privilese. Petani, dan nelayan mendapat berbagai kemudahan dan bantuan modal sehingga berkembang pesat. Indonesia pun akhirnya mendapat penghargaan organisasi dunia, FAO, karena mampu menjadi negara swasembada pangan. Penghargaan tersebut tidak lepas dari peran koperasi petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

Namun, sejak reformasi 1998, koperasi mati suri. Hal itu lantaran segala fasilitas dan kemudahan yang diperoleh koperasi selama masa Orde Baru, dicabut. Bukan itu saja, koperasi malah dipaksakan terjun dalam persaingan pasar bebas.

Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Herman Y.L. Wutun, mengatakan, selama era Orde Baru, Koperasi Unit Desa mendapat peran yang penting. KUD diberi tugas antara lain menyalurkan pupuk dan memasok pangan ke Bulog. Namun, semenjak reformasi, tugas tersebut diambil alih. Akibatnya, dari 9.437 KUD pangan yang ada, hanya 4 ribu yang aktif. Fasilitas kantor yang dilengkapi gudang, dan lantai jemur miliki KUD seperti onggokan bagunan tua tak berpenghuni dan tak terawat.

Padahal, potensi KUD di seluruh Indonesia sangatlah besar. Selain memiliki jaringan yang luas, KUD juga paling dekat dan langsung bersentuhan dengan petani dan nelayan. Karena itu, Herman bertekad untuk membangunkan kembali “raksasa ekonomi yang selama ini tidur”.

“Jaringan ini (KUD) ibarat raksasa tidur. Kami ingin hidupkan jaringan ini,”ujar Herman dalam acara Penandantangananan Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Agrement(MoA) pembangunan pabrik tapioka di Jakarta, Jumat (19/6).

Herman optimistis KUD bisa menjadi “singa” yang kembali mengaum seperti dulu. Betapa tidak, KUD memiliki jaringan luas dengan anggota yang besar. Saat ini, ada 13,4 juta kepala keluarga (KK) yang menjadi anggota KUD. Jumlah itu hampir 30 persen penduduk Indonesia.

“Karena itu penting melakukan revitalisasi KUD, bukan saja revitalisasi organisasi tapi juga revitalisasi bisnis,”ujarnya.

Bangun Pabrik Tepung Tapioka

Herman tentu tidak sekadar bermimpi. Ia melakukan sejumlah terobosan nyata untuk membangunkan raksasa yang tidur itu. Hal itu antara lain dilakukannya dengan menggandeng perusahaan internasional asal Tiongkok, Beijing Zhong Shang and Technology Development, dan Imperial Plantation Corporation dari Malaysia, untuk mengembangkan industri tapioka (tepung pati ubi kayu) di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.

Penandatanganan kerja sama pembangunan pabrik tapioka tersebut dilakukan di Jakarta, Jumat, disaksikan Deputi II Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Herman mengatakan, anggaran membangun pabrik tepung tapioka tersebut mencapai 4.000.000 dolar AS atau sekitar Rp 52 miliar. Dana itu berasal dari Imperial Plantation Corporation dan Beijing Zhong Shang and Technology Development Co.Ltd masing-masing 2.000.000 dolar AS.

“Pabrik akan mulai dibangun pada bulan Agustus 2015 dan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan,” katanya.

Pabrik yang akan dibangun pada lahan seluas 129 hektare itu diproyeksikan mampu menghasilkan 400 ton tapioka per hari atau mengolah 1.600 ton singkong basah per hari.

Saat ini, di Bangka Selatan sudah tersedia 10.000 hektare lahan yang siap ditanami singkong untuk menyuplai kebutuhan pabrik tersebut. Dari luasan itu, katanya, saat ini sekitar 6.000 hektare telah ditanami singkong dan nantinya siap diolah sebagai gaplek yang selanjutnya menjadi tapioka.

Menurut Herman, sebagian besar produksi tapioka yang dihasilkan pabrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, jika diperlukan untuk ekspor, pihak Inkud telah menggandeng China Food Corporation untuk memasarkannya ke luar negeri.

“Prioritas tapioka adalah untuk pasar dalam negeri. Namun, mengatisipasi peningkatan produksi maka pasar internasional akan digarap,” katanya.

Untuk pengerjaan proyek tersebut, kata Herman, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggandeng 5.000 kepala keluarga untuk menanam singkong di lahan mereka.

Menurut dia, jika setiap petani mampu menghasilkan singkong 40 ton/hektare, sementara harga singkong basah Rp1.000,00/kg, maka penghasilan per hektare mencapai Rp40 juta. Jika biaya produksi dipatok Rp10 juta per hektare, maka petani akan memperoleh keuntungan sebesar Rp30 juta/hektare. “Dengan demikian petani mendapatkan pendapatan tambahan,” katanya.

Proyek pembangunan pabrik tepung tapioka tersebut hanya satu dari sekian proyek yang akan difasilitasi Inkud. Herman mengatakan, masih ada beberapa proyek yang akan ditandatangani pada peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli di Kupang, yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Pada Juni ini, katanya, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan perusahaan China untuk mengembangkan e-commerce. “Kita dorong petani dan nelayan untuk bisnis dalam hal ini. Investasinya nanti mencapai 30 juta dollar Amerika atau 400 miliar rupiah. Nanti kita akan tanda tangan di Kupang,”ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai survei untuk memetakan potensi bisnis di berbagai daerah. Tim misalnya telah melakukan survei di Bangka Belitung yaitu di Kepulauan Karimata, dan pulau lain. Di wilayah ini Inkud akan memfasilitasi pembangunan pabrik es bertenaga matahari. Untuk pabrik es tersebut, katanya, tersedia 200 proyek di seluruh Indonesia.

Di Kupang, kata Herman, potensi penggemukan sapi potong sangat besar. Daerah ini menghasilkan 3000-5000 ekor sapi per tahun. Padahal, potensinya bisa lebih besar dari jumlah tersebut. Untuk penggemukan sapi tersebut, Beijing Zhong Shang and Technology Development Co.Ltd telah menyiapkan dana Rp42 miliar. Selain di NTT, potensi penggemukan sapi juga terdapat di Bali, dan Yogyakarta.

“Dengan proyek ini, ada beberapa hal yang bisa diatasi, yaitu membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan mengurangi kejahatan,”ujar Herman.

Herman mengatakan, sebelum melakukan perjanjian kerja sama, Inkud telah meminta komitmen investor untuk membantu dan memberdayakan petani dan nelayan miskin. Karena itu, Inkud memastikan bahwa para investor memiliki komitmen besar bagi pemberdayaan rakyat miskin.

Perwakilan Beijing Zhong Shang and Technology Development Co.Ltd, Lim Sheng Feng mengatakan, pihaknya terdorong menanamkan investasi dalam proyek yang difasilitasi Inkud semata-mata untuk membantu dan melayani penduduk miskin. “Kami memiliki intensi membantu orang miskin, nelayan petani Inkud,”ujarnya.

Sementara itu, Chairman Imperial Plantation Corporation, Robbie Chua mengatakan, pihaknya melibatkan sebanyak-banyak petani miskin dalam proyek tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup petani di Indonesia.

“Kami bahagia terlibat dalam proyek ini. Kami berjanji bukan hanya membeli produk, tetapi juga membantu masyarakat Indonesia,”ujarnya.

Deputi II Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta meminta investor transparan dalam penentuan harga panen. Ia mewanti-wanti agar kerja saama itu tidak terjadi seperti dalam industri kelapa sawit yang tidak transparan dalam penentuan harga. “Ke depan, saya harap, mari kita hargai petani dengan harga yang wajar,”ujarnya.

Agenda Nawacita

Koperasi Unit Desa, kata Herman, mempunyai peran strategis karena sejalan dengan agenda Nawacita Presiden Joko Widodo, khususnya terkait pilar membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.

Karena itu, Herman mengharapkan agar peran dan kontribusi Koperasi/KUD yang selama ini dipercaya sebagai mitra pemerintah, terus ditingkatkan dalam rangka menjalankan program mencapai kedaulatan pangan menuju Indonesia Hebat.

Herman mengatakan, seluruh program KUD ikut mendukung program Nawacita dalam rangka membangun kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor potensial di daerah.

“Kesepakatan ini menjadi komitmen bersama dalam mengotimalkan potensi lokal berbasis masyarakat atau petani yang bisa menopang kedaulatan pangan. Koperasi memegang peran strategis dalam mendorong kemitraan dengan investor, petani dan pemerintah,”kata Herman.

Sumber : Business Review

Share

admin