Menangkap Peluang Usaha Kelautan dan Perikanan
Jakarta, Induk KUD – Sejak diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam Kabinet Indonesia Maju, sosok Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang juga wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo kerap diperbincangkan. Hal ini tak lepas dari deretan kebijakan yang bertentangan dengan pendahulunya, Susi Pudjiastuti, antara lain aturan larangan cantrang, penghentian kebijakan penenggelaman kapal dan paling heboh ekspor benih lobster.
Namun dalam berbagai kesempatan, Edhy Prabowo selalu menegaskan bahwa meski kebijakannya banyak menuai pro dan kontra di kalangan tertentu, dia siap pasang badan memberikan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Edhy menegaskan, bagi kelompok yang tidak setuju dengan kebijakannya, bisa memberi masukan tanpa perlu melakukan protes dan bermain politik di publik, serta tidak perlu terkenal di atas penderitaan orang lain.
Edhy Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki bisnis perikanan dan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya adalah untuk kepentingan nasional serta untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi negara.
“Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan,” tambah Edhy Prabowo.
Rabu sore, 26 Agustus 2020, Ketua Umum Induk KUD, Herman Wutun dengan didampingi Direktur Utama Induk KUD, Portasius Nggedi dan Ketua Umum Inkoppas Ferry Juliantono berkesempatan beraudiensi dengan Menteri Kelautan & Perikanan, Edhy Prabowo di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jalan Medan Merdeka Timur.
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Induk KUD menyampaikan beberapa program kerja Induk KUD dengan investor luar negeri dalam bidang perikanan, antara lain penyediaan kapal tangkap ikan untuk jaringan Induk KUD di seluruh Indonesia, pengolahan perikanan air tawar termasuk pembangunan pabrik es dan cold storage.
Herman Wutun juga menyampaikan beberapa hambatan dalam pengembangan program kelautan dan perikanan, terutama saat pandemi Covid-19 ini, dimana hampir semua rencana investasi mitra luar negeri bisa dikatakan terhenti.
“Bapak Menteri menyambut baik program kerja Induk KUD dalam bidang perikanan, terutama pembangunan pabrik es dan cold storage”, jelas Herman Wutun. Pembiayaan pengembangan usaha kelautan dan perikanan dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor kelautan dan perikanan, selain pembiayaan dana bergulir dari LPDB, tambahnya.
“Untuk pembangunan pabrik es, cold storage dan tambak, Bapak Menteri sangat mendukung pemanfaatan pembiayaan dana kredit murah dengan bunga 3%/tahun yang dicicil selama 5 tahun”, tutup Herman Wutun.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Induk KUD, Portasius Nggedi menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. “Pertemuan ini sangat konstruktif, begitu besar perhatian Bapak Menteri terhadap kesejahteraan nelayan, ini akan memacu Induk KUD untuk bekerja lebih keras, karena nelayan juga merupakan jaringan Induk KUD”, tegasnya.
“Kami akan segera konsolidasi dengan Pusat KUD seluruh Indonesia, terutama yang mempunyai anggota KUD yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan”, pungkas Portasius Nggedi. (TAB)
