Menkop Dukung Revitalisasi KUD
Surabaya, Induk KUD – Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, mendukung upaya revitalisasi Koperasi Unit Desa yang dilakukan oleh Pusat KUD dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). Menurutnya, KUD harus makin berdaya dalam mendukung pemberdayaan perekonomian masyarakat, dan jangan hanya berdayahasil saat pemerintah memberikan dana bantuan atau pinjaman permodalan.
Dukungan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pegiat, pelaku dan pemerhati koperasi serta Dinas Koperasi kabupate/kota se Jatim di Surabaya, Kamis (31/1).
Dikatakannya, dari 33 provinsi di Indonesia, Jatim adalah satu-satunya provinsi yang sektor perkoperasian dan UMKM-nya memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian daerahnya. Dari sejumlah hasil penilaian, sektor koperasi di Jatim merupakan peringkat satu yang memiliki peran utama dan mendukung ekonomi kerakyatan disbanding 33 provinsi lainnya.
Adanya program Koperasi Wanita (Kopwan), Koperasi Karyawan yang keduanya lahir difasilitasi pemerintah provinsi. Adalah sebagai bukti bahwa Pemprov Jatim sangat mendukung keberadaan ekonomi berbasis kerakyatan. “Dan dengan kebijakan itu, sebagai bukti mengembalikan kedaulatan ekonomi sepenuhnya bagi rakyatnya,” katanya.
Syarif menambahkan, perkoperasian di Jatim masuk dalam 100 besar perkoperasian tingkat internasional. Dua koperasi yang kini memiliki omset dan nilai aset yang cukup besar sedang diusulkan masuk dalam nominasi perkoperasian internasional. Dua koperasi itu, yakni Koperasi warga Semen Gresik (KWSG) yang memiliki nilai aset Rp 1,8 triliun dan Koperasi Ponpes Sidogiri Rp 3,4 triliun.
Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan, tahun 2013, APBD Jatim memprioritaskan pada tiga sektor pembangunan. Ketiga sektor tersebut yakni UMKM, perdagangan dalam negeri dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Ketiga sektor itu sengaja menjadi prioritas dalam pembangunan lantaran memiliki manfaat yang besar pada sejumlah sektor lainnya.
Pembangunan berbasis kerakyatan dengan menggairahkan sektor perkoperasian dan UMKM adalah sebagai gambaran, bahwa dikedua bidang tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung sector lainnya. “Langkah kami membangun kopwan dan memberdayakan koperasi yang ada, adalah ingin adanya pemerataan dalam semua aspek ekonomi,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Fattah Yasin mengatakan, Jatim selama ini telah menjadi provinsi lokomotif gerakan koperasi di Indonesia. Hal itu tidak lepas dari peranan pemerintah kabupaten/kota yang terus mendorong pendirian koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa.
Hasilnya, kontribusi koperasi dan UMKM dalam PDRB Jatim cukup fantastis. Pada 2011, kontribusi sektor ini mencapai 57% dari PDRB Jatim sebesar Rp 884 triliun. Sumbangan koperasi dan UMKM pada perekonomian Jatim sangat besar, mencapai lebih Rp 600 triliun. Semua pihak harus terus mengamankan kontribusi yang cukup besar ini terhadap perekonomian Jatim melalui event tahunan ini. Sedangkan alokasi dana yang digelontorkan Pemprov Jatim untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM juga tidak kalah besar yaitu sekitar Rp 1,3 triliun.
Perkembangan jumlah koperasi di Jatim juga cukup signifikan. Dari 24.000 lebih di tahun 2011 tumbuh menjadi sekitar 29.145 koperasi. Sedangkan untuk aset, sekarang mencapai sekitar Rp 24 triliun. Sementara jumlah anggota naik 34,8% dari 5.209.364 menjadi 7.021.337 orang. Dengan volume pinjaman mencapai Rp 26,2 triliun pada 2011. Setahun sebelumnya sebesar Rp11,4 triliun atau naik 17,6%. Total aset naik dari Rp14,5 triliun menjadi Rp 20 triliun.
