Peran Koperasi Menuju Indonesia Emas 2024

Jakarta, Induk KUD – Indonesia memiliki visi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8,0%. Dalam perjalanan ini, koperasi dapat memainkan peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Sebagai entitas berbasis komunitas, koperasi dapat mempercepat transformasi ekonomi melalui pengembangan produktivitas, hilirisasi sektor pertanian, serta mendukung program strategis pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Maliki, ST, MSIE, PH.D, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) sebagai pembicara pertama pada Dialog inovatif dengan tema utama “Peran Koperasi Menuju Indonesia Emas 2024” dengan sub tema “Peran Koperasi Dalam Kebijakan Ekonomi Republik Indonesia Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%” yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Induk KUD Indonesia Tahun Buku 2023, pada tanggal 18 Agustus 2024 di Millenium Sirih Hotel Jakarta.
Maliki memaparkan bahwa koperasi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya daya saing, akses pasar terbatas dan manajemen yang belum optimal. Namun potensi besar terletak pada jaringan luas koperasi yang mencakup hingga tingkat desa, terutama Koperasi Unit Desa (KUD), yang berperan penting dalam pengelolaan sektor pertanian.
Optimalisasi KUD dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga transformasi koperasi harus diarahkan pada penguatan fondasi ekonomi melalui stabilitas ekonomi makro, peningkatan produktivitas, dan inovasi.
Selanjutnya Maliki menyampaikan Bappenas RI telah menyusun ‘Rekomendasi Strategi Pengembangan Induk KUD Indonesia’, diantaranya Penguatan Peran Induk KUD Indonesia sebagai Hub Informasi, menjadi pusat koordinasi dan informasi kepada KUD di seluruh Indonesia; Fasilitasi Program Pelatihan dan Pemberdayaan untuk meningkatkan keterampilan anggota KUD, termasuk dalam penggunaan teknologi pertanian modern; Optimalisasi Distribusi Sarana Produksi dengan membentuk sistem logistik terpadu untuk memastikan ketersediaan alat dan bahan pertanian dengan harga kompetitif; Pengembangan Model Kemitraan dengan membangun kerja sama dengan pelaku usaha swasta, BUMN, dan Pemerintah serta Sebagai Pendorong Hilirisasi Pertanian, membentuk unit usaha bersama antar KUD untuk mengolah produk primer menjadi produk siap pakai, meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
Dr. Nurjaeni, MSR, Direktur Sistem Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pembicara kedua diskusi memaparkan BGN memiliki tugas strategis untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
BGN memfokuskan program pemenuhan gizi pada kelompok masyarakat yang paling rentan, yakni anak sekolah dan santri, bayi di bawah lima tahun (balita), Ibu hamil dan ibu menyusui. Kelompok ini dipilih karena perannya yang sangat krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Pemenuhan gizi yang optimal pada kelompok sasaran ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi stunting, anemia, dan masalah gizi lainnya.
Nurjaeni mengatakan rata-rata anggota rumah tangga di kalangan penduduk miskin lebih banyak dibandingkan penduduk kelas menengah dan atas. Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan akan intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat kurang mampu. Selain itu, tingkat pendidikan, yang diukur dari rata-rata lama sekolah, juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pola konsumsi dan kesadaran gizi.
Dengan pendekatan terpadu, Pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan status gizi, tetapi juga mendorong peningkatan pendidikan masyarakat sebagai upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.
Pada tahun 2025, BGN menargetkan 5.000 Satuan Pelayanan Gizi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, 15-18 juta penerima manfaat program dengan anggaran Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program ini. Dengan skala sebesar ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam status gizi masyarakat serta kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Diakhir pemaparannya Nurjaeni menjelaskan, dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku untuk program makan bergizi gratis, koperasi diberikan peran strategis. Dengan skema petani atau pedagang menyuplai produk pertanian melalui koperasi, harga yang ditetapkan untuk Satuan Pelayanan Gizi adalah harga pasar yang wajar, perusahaan atau badan usaha yang ingin menyuplai bahan pangan juga diwajibkan bekerja sama melalui koperasi.
Sedangkan Try Aditya Putra, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Kementerian Koperasi RI sebagai pembicara ketiga menegaskan komitmen Kementerian Koperasi menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Dukungan terhadap Asta Cita 2, 3 dan 5 melalui modernisasi koperasi, penguatan sektor agro-maritim, dan hilirisasi industri merupakan langkah nyata untuk menciptakan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
Try Aditya Putra menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Koperasi RI mengadopsi berbagai strategi transformasi, di antaranya Rebranding dan Modernisasi Koperasi, mengubah citra koperasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan relevan bagi masyarakat, terutama generasi muda seperti Gen Z, Digitalisasi untuk Efisiensi dan Inklusi dengan mendorong adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional koperasi serta memperluas jangkauan layanan koperasi, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat merasakan manfaatnya, Restrukturisasi dan Pengembangan SDM dengan melakukan restrukturisasi kelembagaan untuk memperkuat ekosistem perkoperasian dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan berbasis teknologi.
Untuk itu Kementerian Koperasi telah meluncurkan berbagai program prioritas yang sejalan dengan Asta Cita, antara lain Pilot Project Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Timur, program ini memanfaatkan koperasi sebagai penyedia bahan baku pangan sehat dan bergizi untuk masyarakat, Penguatan Produksi Susu Sapi di Indonesia untuk meningkatkan produksi susu nasional melalui koperasi peternak untuk mendukung swasembada susu dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, Produksi Minyak Makan Merah (Minyak untuk Rakyat), mendorong koperasi sebagai produsen minyak makan merah yang lebih terjangkau, sehat, dan mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit dan Revitalisasi Kredit Usaha Tani (KUT) dengan mengusulkan penghapusan daftar hitam BI/SLIK OJK terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) penyalur KUT agar koperasi ini dapat direvitalisasi untuk mendukung ketahanan pangan sesuai Asta Cita 2 dan 3.
Sebagai penutup Try Aditya Putra menyatakan kunci keberhasilan koperasi di era modern terletak pada partisipasi generasi muda, khususnya Gen Z, yang memiliki potensi besar untuk membawa inovasi. Dengan rebranding, digitalisasi, dan program-program menarik, koperasi dapat menjadi solusi ekonomi yang relevan bagi generasi masa depan.
Pada sub tema kedua ”Peluang Koperasi di Bisnis Pangan, Energi dan Pertanian”, Yoga Prastyadi, Manajer Perencanaan & Minku MPO Mitra Tani Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pembicara pertama memaparkan dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional, kerja sama antara Perum BULOG dan Koperasi Unit Desa (KUD) memiliki potensi besar untuk memperkuat program swasembada pangan. Sebagai wadah korporasi Gapoktan, KUD dapat memainkan peran aktif sebagai penghubung antara petani dan BULOG dalam penyerapan, pengolahan, dan distribusi hasil panen.
KUD memiliki posisi strategis sebagai penyedia bahan baku dalam mendukung program swasembada pangan. Dengan jaringan yang luas dan kedekatan dengan petani, KUD dapat menjadi mitra utama BULOG dalam memastikan pasokan gabah dan beras yang berkualitas dan berkelanjutan.
Beberapa peluang kerja sama utama meliputi Sentra Pembelian Gabah oleh BULOG melalui KUD, KUD dapat menjadi tempat pembelian gabah dari petani, yang kemudian diserap oleh BULOG, Pengolahan Gabah oleh Sentra Penggilingan Padi (SPP) dan Mitra Pangan Pengadaan (MPP), KUD yang memiliki fasilitas seperti lantai jemur, Rice Milling Unit (RMU), dan angkutan dapat memainkan peran penting dalam mengolah gabah hasil panen menjadi beras siap distribusi dan Pengembangan KUD sebagai Sentra Penyerapan Gabah BULOG, penguatan peran KUD tidak hanya berhenti pada penyediaan bahan baku, tetapi juga mencakup pengembangan KUD sebagai sentra penyerapan gabah.
Mardian, Pjs. Vice President Retail Fuel Sales PT. Pertamina Patra Niaga sebagai pembicara kedua lebih menekankan pemaparan kepada Program Solar untuk Koperasi (SOLUSI) Nelayan, bentuk sinergi antara Kementerian Koperasi , Kementerian BUMN, dan PT Pertamina dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendukung ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memastikan akses yang mudah, terjangkau, dan tepat sasaran terhadap BBM jenis solar serta produk Pertamina lainnya bagi nelayan anggota koperasi di seluruh Indonesia.
Tujuan Utama Program SOLUSI Nelayan adalah ketersediaan BBM yang berkelanjutan, pemberdayaan koperasi nelayan dan efisiensi dan keberlanjutan operasi Nnelayan dengan mengurangi biaya operasional nelayan melalui akses langsung ke SPBU Nelayan dengan harga yang terjangkau.
Program ini dirancang dengan struktur yang jelas dan mendukung keberlanjutan, SPBU Nelayan akan dibangun di daerah pesisir yang menjadi pusat aktivitas nelayan dan koperasi nelayan akan diberdayakan sebagai pengelola utama SPBU ini.
PT. Pertamina akan menyediakan pasokan BBM dan produk lainnya secara langsung ke SPBU Nelayan dan memberikan pelatihan terkait manajemen BBM dan operasional SPBU kepada koperasi.
Sedangkan Kementerian Koperasi akan memfasilitasi pembentukan dan penguatan koperasi nelayan serta Kementerian BUMN mendukung integrasi dengan ekosistem bisnis BUMN, khususnya PT. Pertamina.
Yan Januar Akbar, Vice President Manajemen Saluran Penjualan PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pembicara ketiga menjelasakan bahwa PT. Pupuk Indonesia memiliki peran penting dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
Program subsidi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia, terutama bagi petani kecil, sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas pangan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan, PT. Pupuk Indonesia menjadi ujung tombak dalam mendukung sistem pertanian nasional.
Dia menjelaskan bahwa bebijakan subsidi pupuk merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia, terutama dalam menghadapi peningkatan kebutuhan pangan yang diperkirakan mencapai 7 juta ton pada tahun 2045.
Beberapa tujuan utama kebijakan ini meliputi meningkatkan produktivitas petani kecil dengan meningkatkan hasil panen, sehingga mendukung kesejahteraan dan daya saing, menstabilkan harga komoditas, biaya produksi dapat ditekan, sehingga harga hasil pertanian tetap terjangkau bagi konsumen, mendorong keberlanjutan pangan, memastikan ketersediaan benih, pupuk bersubsidi (9,55 juta ton per tahun), dan perlindungan tanaman untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian.
Dalam mendukung efisiensi dan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia menghadirkan iPubers (Integrasi Sistem Penebusan Pupuk Bersubsidi). Aplikasi ini dirancang untuk menjamin penyaluran tepat sasaran, memastikan hanya petani yang terdaftar sesuai data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang dapat menebus pupuk bersubsidi, memantau stok secara eeal-time, distribusi pupuk dapat dipantau secara langsung sehingga meminimalkan risiko kelangkaan atau penyimpangan dan mempermudah proses penebusan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi dengan lebih cepat dan efisien melalui integrasi data yang terpusat.
Pada sub tema 3 ”Dukungan Permodalan Bagi Koperasi” sebagai sesi penutup, menghadirkan Krisna Johan selaku Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan 2 PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Krisna Johan menjelaskan mengenai peran PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) memberikan akses pembiayaan melalui penjaminan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Dengan akumulasi volume penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 968 triliun, PT Jamkrindo telah mendukung pertumbuhan koperasi dan UMKMK yang berdampak luas bagi masyarakat.
Sebagai lembaga penjaminan kredit, PT. Jamkrindo memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan dan membantu koperai dan UMKMK memperoleh pembiayaan yang sebelumnya sulit diakses. Beberapa tanggung jawab utama PT Jamkrindo meliputi memberikan akses pembiayaan melalui penjaminan, menjadi jembatan antara pelaku UMKMK dan lembaga keuangan dengan memberikan jaminan atas kredit yang diajukan dan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKMK dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah sehingga membantu UMKMK untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
Dengan mendukung lebih dari 70 juta debitur, PT. Jamkrindo telah berkontribusi pada penciptaan 50 juta lapangan kerja di sektor koperasi dan UMKMK. Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai sesi penutup, Hasbendi, Kepala Divisi Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memaparkan LPDB-KUKMK adalah Satuan Kerja di bawah Kementerian Koperasi yang berperan strategis dalam pengelolaan dana bergulir untuk memperkuat permodalan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
Dengan fokus pada penyaluran kepada sektor riil, LPDB-KUMKM mendukung pengembangan koperasi dan UMKM melalui berbagai skema inovatif, pendekatan komunitas, pendampingan, dan kerja sama dengan inkubator wirausaha.
LPDB-KUMKM hadir untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi koperasi dan UMKM, yaitu akses pembiayaan yang terbatas. Lembaga ini dirancang untuk menjadi katalisator dalam menciptakan koperasi dan UMKM yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Beberapa misi utama LPDB-KUMKM meliputi Penyaluran Dana Bergulir yang Tepat Sasaran, menyalurkan dana bergulir melalui 3.835 mitra, dengan total realisasi mencapai Rp 19,25 triliun, Pendekatan kepada Komunitas dan Skema Kemitraan, menjalin kemitraan strategis dengan koperasi, UMKM, dan organisasi masyarakat untuk memastikan penyaluran dana yang efektif dan berkelanjutan, Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas manajemen dan operasional koperasi serta UMKM agar mereka mampu mengelola dana dengan optimal dan Inkubator Wirausaha untuk Start-up Koperasi dan UMKM, bekerja sama dengan inkubator wirausaha untuk mendukung kelahiran start-up koperasi dan UMKM berbasis inovasi.
Ketua Umum Induk KUD Indonesia, Portasius Nggedi menyampaikan apresiasi dan rasa puas atas suksesnya pelaksanaan dialog inovatif yang digelar bersama para anggota Induk KUD Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut berhasil memberikan manfaat yang signifikan dalam memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman para peserta.
Dia menekankan bahwa dialog tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi, tetapi juga membangun saling pengertian, mengurangi hambatan komunikasi, serta mendorong hubungan timbal balik yang konstruktif. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara koperasi, anggota Induk KUD Indonesia, pemerintah, sektor swasta, dan BUMN,” ujar Portasius.
Sementara salah seorang Moderator, Turino Yulianto berharap dialog serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat sinergi yang mampu mendorong kemajuan koperasi sebagai bagian penting dalam perekonomian nasional. Turino optimis, dengan upaya bersama, koperasi di Indonesia akan semakin kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. (TAB)


