Presiden Jokowi : Evaluasi dan Benahi Pupuk Bersubsidi!
Jakarta, Induk KUD – Dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021, Senin, 11 Januari 2021, Presiden Jokowi (Joko Widodo) mempertanyakan hasil dari subsidi pupuk yang selama ini digelontorkan pemerintah. Pasalnya, ia menilai setiap tahun pemerintah terus mengeluarkan dana untuk subsidi pupuk lebih dari Rp 30 triliun.
“Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Setahun berapa kita subsidi pupuk, Rp 30-an triliun, 33 triliun setiap tahun, returnnya apa?. Kita beri subsidi pupuk kembaliannya apa?, apakah produksi melompat naik?, ujar Jokowi.
Jokowi mempertanyakan hasil dari subsidi pupuk tersebut lantaran apabila diperhitungkan dalam sepuluh tahun, pemerintah telah mengeluarkan uang Rp 330 triliun untuk bantuan tersebut.
“Artinya tolong itu dievaluasi. ini ada yang salah. Saya berkali-kali meminta ini.” tambah Jokowi.
Pupuk bersubsidi merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan, khususnya tanaman padi. Selain dari ketersediaan pupuk bersubsidi, peningkatan produksi tanaman padi tidak terlepas dari faktor kualitas benih padi, irigasi, pemanfaatan teknologi bagi petani dan mengurangi alih fungsi lahan.
Direktur Utama Induk Koperasi Unit Desa (KUD), Portasius Nggedi saat ditemui dikantornya mengatakan bahwa pupuk bersubsidi di tingkat petani cukup rumit. Permasalahannya tidak hanya disebabkan ketersediaan stok, tetapi juga sistem distribusi, termasuk mekanisme pembelian oleh petani.
“Praktik mafia dalam distribusi pupuk ini membuat banyak petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Beberapa petani kecil juga terpaksa membeli pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi”, ujarnya
“Disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan harga pupuk nonsubsidi, kan besar sekali. Bayangkan, berapa besar keuntungan yang didapatkan kalau pupuk bersubsidi ini dijual dengan harga di atas HET,” , tambahnya.
Menurut Portasius Nggedi, dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap terjadi pada hampir setiap musim tanam padi, mengakibatkan petani tidak dapat maksimal memenuhi enam prinsip utama atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Akibatnya tentunya berpengaruh terhadap tingkat produksi.
Induk KUD menyambut baik kritik, dorongan untuk evaluasi dan perbaikan pupuk bersubsidi yang disampaikan Presiden Jokowi. Dengan pembenahan disemua sektor, hulu dan hilir, terutama distribusi pupuk bersubsidi, diharapkan dapat meningkatkan produksi & mengurangi ketergantungan impor, apalagi ditengah pandemi Covid-19 dan bayangan krisis pangan.
“Sejak lama, kami menyuarakan perlunya perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi. Kami sering menerima keluhan dari petani anggota KUD yang hampir selalu kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sementara pupuk non-subsidi banyak tersedia di kios tempat penjualan”, kata Portasius Nggedi.
Untuk perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi, Induk KUD berharap dapat dilibatkan bersama dengan Pusat KUD dan KUD. Induk KUD pernah mengusulkan pemanfaatan jaringan Induk KUD-Pusat KUD dan KUD dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi yang dapat menjamin penyaluran langsung kepada petani tanpa ada penjualan bebas pupuk bersubsidi di pasaran.
Portasius Nggedi mengatakan bahwa pemanfaatan jaringan Induk KUD-Pusat-KUD-KUD dalam distribusi pupuk bersubsidi memiliki beberapa keunggulan, yaitu mempunyai fasilitas yang siap digunakan : GLK, gudang, lantai jemur dan kios pupuk serta menyalurkan pupuk subsidi kepada anggotanya sendiri; 32 (tiga puluh dua) tahun selama sebagai distributor dan pengecer pupuk subsidi dan sukses mencapai swasembada pangan pada tahun 1984; tingkat objektivitas dalam penyusunan RDKK antara KUD (petani) dan penyuluh pertanian lebih valid dan transparan dan petani mudah memperoleh pupuk subsidi melalui KUD-KUD yang tersebar diseluruh pelosok tanah air sehingga kelangkaan pupuk subsidi dapat diminimalisir.
“Kami sangat berharap pemerintah dapat memperhatikan aspirasi dan dapat melibatkan Induk KUD-Pusat KUD dan KUD untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi ini, dimana mayoritas petani anggota KUD sebagai end-user pupuk bersubsidi”, pungkas Portasius Nggedi. (TAB)
